Ruang Lingkup Hukum Internasional

Terdapat sebuah perbedaan mendasar antara hukum publik internasional dan hukum privat internasional. Menurut Mochtar K., hukum publik internasional atau lebih dikenal dengan istilah hukum internasional (international law) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum privat internasional atau juga lebih dikenal dengan istilah hukum perdata internasional (private international law / conflicts of laws) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan laian hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.

Perbedaan mendasar diatas akan menjadi rujukan dasar pemikiran penulis dalam menganalisa “perlukah MNCs (Multi National Corporations) atau perusahaan multinasional memiliki International legal personality seperti halnya dengan subyek hukum internasional yang lain”. Sebelum menganalisa lebih dalam mengenai hal diatas, penulis ingin mengetahui lebih dahulu, apakah International legal personality itu? dimanakah posisi MNCs dalam hukum? Apakah dalam hukum internasional atau dalam hukum perdata internasional? Aktivitas apakah yang dilakukan MNCs dalam hubungan internasional? Lalu mengapa isu mengenai MNCs dan International legal personality diwacanakan? Pertanyaan mendasar di samping akan membawa punulis pada kesimpulan mengenai relevansi atau irelevansi MNCs terhadap Legal Personality.

Hal-hal mengenai MNCs menjadi pembicaraan hangat ketika aktivitas dalam hubungan internasional menjadi padat. Kepadatan itulah yang menimbulkan banyak aktor, diantaranya adalah negara (State), organisasi antar negara (Inter Government Organization), organisasi non pemerintah (Non Government Organization), perusahaan multinasional (Multinational Corporation), kesatuan lain selain negara (Red Cross International & Belligerent) hingga pada tataran individual. Diantara kesemua aktor (state dan non-state actors) tersebut, MNCs menjadi perhatian khusus bagi para penstudi hukum publik internasional. Aktor hubungan internasional selain MNCs diatas memiliki status International Legal Personality yang mengikat dirinya dalam hukum internasional yang dikonvensikan dalam pertemuan dan perjanjian internasional. Salah satu contohnya adalah ASEAN Charter yang telah memasukkan International Legal Personality sebagai bagian dari pasalnya. Sehingga ASEAN memiliki kekuatan atau telah menjadi subyek dalam hukum internasional. Lalu muncul pertanyaan kemudian yaitu, apakah prasyarat bagi sebuah aktor hubungan internasional untuk mendapatkan International Legal Personality? Melalui pendahuluan diatas akan membuka tabir pengetahuan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlu tidaknya MNCs memiliki status International Legal Personality dalam hukum internasional, mengingat MNCs juga memiliki sifat destruktif seperti halnya aktor hubungan internasional yang lain.

About these ads

~ by udakiki on March 17, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: